Tuesday, 2 April 2019

Bpn Ragukan Cap Jempol Di Amplop Serangan Fajar Bowo Cuma Untuk Pileg

BPN Ragukan Cap Jempol di Amplop Serangan Fajar Bowo Cuma untuk PilegFoto: Jansen Sitindaon (Farih Maulana-detikcom)

Jakarta -KPK menyampaikan cap jempol di amplop 'serangan fajar' yang disita dari masalah Bowo Sidik Pangarso hanya untuk kepentingan pileg. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meragukannya.

"Publik pun tau bahwa simbol jempol itu bila dikaitkan dengan pilpres kita kali ini arahnya ya ke capres 01. Banyak pendukung 01 kalau foto kini ini kan selalu pakai simbol jempol ya. Sama dengan pendukung kami 02, kini ini kalau foto di mana-mana kan selalu pakai simbol 2 jari atau simbol 2 jari contreng nalar sehat," kata juru bicara BPN, Jansen Sitindaon, kepada wartawan, Selasa (2/4/2019).


Jansen menyampaikan simbol-simbol dalam pilpres kali ini tertanam di benak publik. Bahkan, simbol itu dapat jadi masalah andai ada aparatur sipil negara (ASN) yang memeragakannya untuk kepentingan foto.

"Sebagai teladan kemarin ada 6 guru di Tangerang pose salam 2 jari hampir diberhentikan. Atau beberapa waktu kemudian ada hakim-hakim PN Jakpus foto 2 jari, juga jadi polemik bahkan Komisi Yudisial hingga turun tangan. Inilah bukti betapa kuatnya simbol simbol ini kini mengarah ke kandidat capres tertentu. Termasuk simbol jempol ini," sebut Jansen.

Atas dasar alasan tersebut, Jansen mempertanyakan keterangan KPK soal cap jempol di amplop hanyalah untuk kepentingan pileg Bowo Sidik Pangarso. Untuk diketahui, Bowo Sidik merupakan politikus Partai Golkar yang maju via Dapil II Jawa Tengah

"Dengan adanya simbol jempol ini, jadi kurang sinkron malah pernyataan KPK jikalau diduga ini hanya menyangkut pileg semata. Apalagi menyerupai kita ketahui Bowo Sidik ini kan caleg nomor urut 2 ya, jadi tidak nyambung dengan simbol jempol yang ditemukan KPK. Harusnya jikalau di amplop itu ada simbol, ya simbol 2 jarilah alasannya yaitu di pencalegan ia nomor urut 2," ucap Jansen.

"Jadi kecenderungannya sangat berpengaruh sebetulnya mengarah ke serangan fajar pilpres juga ini. Karena pemilunya bareng ya sekalian Pileg-Pilpres mungkin itu pikirannya. Apalagi partai Bowo Sidik ini Golkar kan memang mendukung pasangan 01," kata dia.


Meski demikian Jansen enggan menduga-duga lebih jauh. Dia berharap KPK dapat bekerja menelusuri lebih jauh wacana cap jempol di amplop masalah Bowo Sidik tersebut.

"Apakah di balik simbol jempol ada perintah dari pihak tertentu atau atas inisiatif langsung dari Bowo Sidik sendiri itu yang perlu diusut lebih lanjut. Marilah kita tunggu penyidikan lebih lanjut dari masalah ini. Biarlah KPK mengusutnya tuntas dan terperinci benderang. Penting di Pemilu kita ini baik Pileg maupun Pilpres mari bersama sama kita jauhkan politik uang," ucap politikus Partai Demokrat itu.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menegaskan cap jempol di amplop yang disita dari masalah Bowo Sidik tak ada kaitannya dengan mereka. Jubir TKN, Ace Hasan Syadzily, menyampaikan menegaskan dirinya tidak mengerti bentuk cap jempol di amplop yang disita dari masalah Bowo Sidik Pangarso. Lagi pula, simbol Jokowi-Ma'ruf dikatakan Ace ialah 01.

"Ya aku pastikan bahwa itu sama sekali tidak terkait dengan TKN atau pasangan 01. Cap jempol itu maksudnya, kita juga tidak mengerti apa dimaksud dengan cap jempol itu," kata Ace.



Selain itu, sejauh ini KPK memastikan amplop itu terkait pencalonan Bowo sebagai anggota legislatif. Amplop itu merupakan suap dan gratifikasi yang diduga KPK telah dikumpulkan Bowo. KPK memastikan amplop-amplop itu untuk keperluan 'serangan fajar'.

"Memang ada stempel atau cap-cap tertentu pada amplop tersebut. Tapi sejauh ini fakta aturan yang ada itu masih terkait keperluan pemilu legislatif," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/4).

"Kalau dugaan keterkaitan dan dugaan penggunaannya amplop-amplop tersebut diduga akan dipakai untuk serangan fajar, untuk kepentingan pemilu legislatif, khususnya pencalegan BSP (Bowo Sidik Pangarso) di Dapil II Jawa Tengah," kata Febri.

Sumber detik.com

Bawaslu Minta Penerima Pemilu Jaga Suasana Kampanye Ketika Isra Mikraj

Bawaslu Minta Peserta Pemilu Jaga Suasana Kampanye Saat Isra MikrajBawaslu (Zunita Putri/detikcom)

Jakarta -Kampanye rapat umum 3 April 2019 bertepatan dengan peringatan Isra Mikraj. Bawaslu meminta penerima pemilu menjaga suasana dalam berkampanye.

"Sebenarnya kita kembalikan ke penerima pemilu, menjaga suasananya, contohnya biar tidak bertemu di satu titik yang mungkin (terjadi) gesekan, melaksanakan hal-hal yang sifatnya provokasi," ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).


Afif menyampaikan kampanye pada hari Isra Mikraj telah disepakati tidak diberlakukannya sistem zonasi. Namun tidak terdapat larangan untuk berkampanye.

"Disepakati bahwa 21 hari imbang zonasinya bagi yang 10-10, satunya lantaran Isra Mikraj satunya dibebaskan, bukan dihentikan kampanye tapi opsional," kata Afif.

Menurut Afif, diberlakukannya sistem zonasi maupun tidak, diharapkan adanya kedewasaan dari masing-masing paslon dalam berkampanye. Hal ini biar tidak terjadi ukiran yang disebabkan adanya provokasi.

"Sebenarnya, dizonasi atau tidak, jikalau kedewasaan masing-masing calon untuk memberikan atau ketika bertemu dengan tim yang lain tidak ada provokasi, kan tidak ada masalah," tuturnya.


Sebelumnya, KPU juga mengimbau penerima pemilu tidak melaksanakan kampanye rapat umum di peringatan Isra Mikraj. Ini dilakukan untuk memperlihatkan toleransi bagi yang merayakan.

"Kita mengimbau penerima pemilu bertoleransi lantaran itu hari peringatan Isra Mikraj hari besar umat Islam, maka kita mengimbau kampanye rapat umum ditiadakan," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

Wahyu menyampaikan penerima pemilu sanggup melaksanakan kampanye dengan metode lain. Namun Wahyu menyebut hal ini merupakan imbauan, bukan sebagai larangan untuk menggelar kampanye terbuka.

Sumber detik.com

Titiek Bicara Soal Jadi Ibu Negara Prabowo, Tkn: Jikalau Kalah?

Titiek Bicara soal Makara Ibu Negara Prabowo, TKN: Kalau Kalah?Foto: Ari Saputra

Jakarta -Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyinggung posisinya sebagai ibu negara bila capres Prabowo Subianto menang di Pilpres 2019. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyinggung kemungkinan Prabowo kalah.

"Menarik sekali Mbak Titiek Soeharto bicara soal jadi ibu negara Prabowo bila menang Pilpres 2019. Publik kemudian bertanya, bila kalah? Nggak jadi baikan/rujuk dong," kata influencer TKN Jokowi-Ma'ruf, Tiurmaida Tampubolon, kepada wartawan, Selasa (2/4/2019).


Tiur menyampaikan hakikat dari istri/pendamping hidup suami ialah harus mendampingi dengan setia dalam suka dan duka. Dia berharap Titiek sanggup mendampingi Prabowo apa pun hasil Pilpres 2019.

"Artinya ialah mulia bila Mbak Titiek bersedia mendampingi menjalani kompleksnya kehidupan ketika nanti Pak Prabowo menang maupun kalah. Jangan pas menang jadi presiden gres mau menjadi pendamping/ibu negara alasannya ialah intinya Mbak Titiek dan Pak Prabowo ialah pasangan harmonis sebelum berpisah," sebut dia.

"Jadi lebih baik mereka bersatu bukan alasannya ialah akan menerima kekuasaan/menang pilpres tapi alasannya ialah dilandasi cinta kasih yang besar lengan berkuasa dalam suka dan murung menyerupai Ibu Iriana dan Pak Jokowi yang terus memelihara cinta kasih dalam suka duka," sebut Tiur.


Sebelumnya, ketika kampanye terbuka Prabowo-Sandi, Titiek memang tidak secara gamblang berbicara soal posisi sebagai ibu negara bila Prabowo menang. Yang jelas, Titiek kala itu mencicipi aura kemenangan Prabowo.

"Kita ke TPS jihad pakai paku-paku untuk mencoblos, tidak perlu jihad pakai bom. Awasi juga TPS. Jika Prabowo menang, Ibu Titiek jadi ibu negara itu urusan belakangan," ujar Titiek.

Sumber detik.com

Akun Twitter Ferdinand Hutahaean Diretas, Ahy: Koalisi 02 Tetap Solid

Akun Twitter Ferdinand Hutahaean Diretas, AHY: Koalisi 02 Tetap SolidKomandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Cirebon. (Sudirman Wamad/detikcom)

Cirebon -Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean mengaku akun Twitter-nya, @Ferdinand_Haean, diretas hingga akibatnya mem-posting foto tak senonoh hingga menuding Partai Gerindra akan menghancurkan Indonesia. Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan kadernya semoga tak terpancing oleh gosip tersebut.

AHY menyampaikan diretasnya akun Ferdinand tak mempunyai efek berarti untuk elektabilitas Partai Demokrat dan relasi antarpartai koalisi nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


"Saya tidak melihat adanya efek yang besar. Saya sering ingatkan kader, mengajak elite-elite partai untuk dapat menahan diri. Jangan hingga terlibat polemik yang merugikan partai atau koalisi," kata AHY kepada awak media di daerah Gronggong, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jabar, Selasa (2/4/2019) malam.

AHY mengaku PD tengah berfokus pada tujuannya, yakni berhasil meraih bunyi terbanyak pada pileg dan memenangkan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. Dia menganggap gosip dalam Twitter tersebut hanya gimik politik dan tak mengedukasi rakyat.

"Kami lebih tertarik menyikapi gosip yang substansial dibandingkan gimik politik, yang tentunya tidak mengedukasi rakyat. Karena ini bahaya, dapat memecah persatuan," tutur AHY.


Lebih lanjut AHY menegaskan gosip tudingan akun Ferdinand terhadap Partai Gerindra tak menciptakan retak koalisi pengusung Prabowo-Sandi. Menurutnya, masalah-masalah di antara partai koalisi yaitu hal wajar.

"Koalisi tetap solid. Riak-riak sedikit sih wajar. Kalau tidak ada, ya jadi hambar. Tapi kami selesaikan tanpa memakai emosi yang berlebihan. Tetap sejuk," katanya.


Ferdinand sendiri pada siang hari tadi tiba ke Bareskrim untuk melaporkan peretasan akunnya. Ferdinand juga memastikan video yang menampilkan foto-foto tak senonoh yaitu editan. Menurut Ferdinand, dugaan unsur politik yang kental dalam kasus peretasan akun ini bukan tanpa dasar. Sejumlah akun lain yang mendukung pasangan calon 02 pun turut dibajak.

"Akun Twitter dan e-mail saya diretas oleh pihak yang saya duga sama pelakunya dan beredar foto-foto tidak senonoh yang dibentuk dalam video pendek, saya nyatakan itu tak benar, editan," kata Ferdinand dikala dihubungi, Selasa (2/4).

Sumber detik.com

Bpn Prabowo Soal Ibu Negara: Jangan Rese!

BPN Prabowo soal Ibu Negara: Jangan Rese!Faldo Maldini (Foto: dok. pribadi)

Jakarta -Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap banyak yang sibuk mengurusi rumah tangga Prabowo. BPN juga menyebut banyak yang ingin Prabowo tak 'jomblo' lagi, terutama dari pendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

"Kan banyak yang ingin Ibu Titiek jadi ibu negara. Banyaklah yang ingin Pak Prabowo nggak jomblo lagi, terutama dari pendukung Pak Petahana. Mereka kan sibuk sekali urusin masalah rumah tangga Pak Prabowo," kata juru bicara BPN Faldo Maldini kepada wartawan, Selasa (2/4/2019).

"Padahal jodoh dan rezeki itu urusan Allah. Banyak orang yang sudah pacaran usang tapi putus. Ada orang bangkit tidur pribadi ketemu jodohnya di depan rumah. Macam-macam," imbuhnya.



Menurut Faldo, kalau ingin gaya-gayaan, Prabowo dapat saja menikah dan mempunyai istri 'stuntman'. Namun, bagi Faldo, Prabowo yaitu sosok yang apa adanya.

"Masalah ibu negara ini kan kalau untuk gaya-gayaan, Pak Prabowo kan niscaya sudah nikah. Minimal dapat kelihatan punya istri, istri stuntman. Tapi kan Pak Prabowo apa adanya. Memang ia ketemu jodohnya ya mustahil dipaksa. Tidak perlu terlalu dijadikan 'gorengan' juga oleh lawan politik Pak Prabowo," ucap Faldo.

Menurut Faldo, tidak ada hukum yang mewajibkan adanya ibu negara. Politikus PAN itu meminta problem ibu negara ini tak dibesar-besarkan.

"Setahu saya, tidak ada hukum soal wajib ada ibu negara. Kita lihat negara-negara besar, banyak yang jalan tanpa ibu negara. Rusia tidak punya (Ibu Negara) sekarang, pemerintahannya baik-baik saja. Bahkan Amerika Serikat saja tiga kali punya presiden jomblo. Jadi, berdasarkan saya, tidak perlu dibesar-besarkan. Makara jangan rese," tegasnya.


Sebelumnya, ketika melaksanakan kampanye terbuka Prabowo-Sandi, Titiek memang tidak secara gamblang berbicara soal posisi sebagai ibu negara kalau Prabowo menang. Yang jelas, Titiek masa itu mencicipi aura kemenangan Prabowo.

"Kita ke TPS jihad pakai paku-paku untuk mencoblos, tidak perlu jihad pakai bom. Awasi juga TPS. Jika Prabowo menang, Ibu Titiek jadi ibu negara itu urusan belakangan," ujar Titiek.

Titiek juga mengajak warga bantu-membantu mengawasi TPS ketika pemungutan dan penghitungan bunyi demi memastikan kemenangan Prabowo-Sandi.

Sumber detik.com

Kpu Imbau Penerima Pemilu Tak Lakukan Kampanye Umum Ketika Isra Mikraj

KPU Imbau Peserta Pemilu Tak Lakukan Kampanye Umum Saat Isra MikrajKPU (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta -Kampanye rapat umum 3 April 2019 bertepatan dengan hari peringatan Isra Mikraj. KPU mengimbau penerima pemilu tidak melaksanakan kampanye rapat umum pada hari itu.

"Kita mengimbau penerima pemilu bertoleransi alasannya ialah itu hari peringatan Isra Mikraj, hari besar umat Islam. Maka kita mengimbau biar kampanye rapat umum ditiadakan," ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).


Wahyu menyampaikan penerima pemilu sanggup melaksanakan kampanye dengan metode lain. Namun Wahyu menyebut hal ini merupakan imbauan, bukan sebagai larangan untuk menggelar kampanye terbuka.

"Apabila penerima pemilu akan berkampanye dengan metode yang selain rapat umum, ya silakan. Tapi ini imbauan, bukan larangan," ujar Wahyu.

Menurut Wahyu, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 perihal Pemilu, kampanye rapat umum dilakukan selama 21 hari. Sehingga pada tanggal 3 April, penerima pemilu tetap sanggup melaksanakan kampanye.


"Kampanye rapat umum itu 21 hari, bila tanggal 3 kampanye rapat umum diliburkan, berarti kan kampanye jadi 20 hari. Undang-undang mengatur kampanye rapat umum itu 21 hari, termasuk tanggal 3 April," kaya Wahyu.

"Tetapi tanggal 3 April itu bertepatan dengan hari Isra Mikraj, maka kampanye rapat umumnya sanggup ditiadakan. Kampanyenya ya yang ditiadakan, bukan peringatan Isra Mikrajnya," sambungnya.

Sumber detik.com

Ribuan Nu Mataraman Gelar Doa Bersama Berharap Pemilu Damai

Ribuan NU Mataraman Gelar Doa Bersama Berharap Pemilu DamaiNU Mataraman menggelar doa bersama (Foto: Sugeng Harianto)

Madiun -Sekitar 3 ribu pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah Mataraman barat menggelar doa bersama untuk membuat pemilu hening 17 April 2019 mendatang. Doa bersama ini digelar di Yayasan Pendidikan dan Ponpes Subulul Huda di Desa Kembangsawit Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun.

"Menjelang adanya pesta demokrasi, kita ingin ikut berperan supaya demokrasi dalam Pileg dan Pilpres kondusif hening tidak menjadikan perpecahan. Karena tujuan utama dari diadakannya pesta demokrasi yaitu itu," ujar Ketua Panitia Turba PWNU Jawa Timur KH Abdussalam Sohib kepada wartawan Selasa (2/4/2019).

Acara doa bersama, kata Gus Salam, dikemas dalam rangkaian turun ke bawah (turba) dan Konsolidasi Organisasi Nahdlatul Ulama sewilayah Mataram Barat dalam rangka harlah ke-96 NU. Dalam konsolidasi organisasi NU ini, lanjut Gus Salam, bahan utamanya yaitu memberikan beberapa agenda organisasi dari pengurus wilayah Nahdlatul ulama.


"Program dari organisasi kita yakni baik program-program kemasyarakatan maupun yang lain. Satu hal yang terpenting dalam konsolidasi ini yaitu persiapan kita menjelang adanya pesta demokrasi semoga damai," katanya.

Hadir dalam agenda ini Ketua Tanfidziah PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar yang menyerukan para warga NU untuk menjaga perdamaian ketika pemilu nanti. "Mari kita jaga NKRI dengan semangat membuat pemilu damai," ujar KH Marzuki ketika sambutannya di hadapan ribuan warga NU.

Sementara itu KH Mizan Basyary selaku penanggung jawab agenda Turba dan Konsolidasi Organisasi Nahdlatul Ulama sewilayah Mataram Barat mengaku tugas kebersamaan dan kekompakan dalam pemilu dana pihaknya mengerahkan seluruh ranting untuk terlibat.


"Harapan kebersamaan NU, melibatkan ranting. Kita ingin coba kebersamaan kekompakan. Hadir hari ini PCNU Tuban 200, Nganjuk 500, Ngawi, Magetan Ponorogo 600, Pacitan dan Madiun 1.200 alhamdulillah sangat kompak tiba dalam agenda ini," ujarnya.

Pantauan detikcom aktivitas turba dan Konsolidasi Organisasi Nahdlatul Ulama sewilayah Mataram Barat yang juga dalam rangka harlah ke 96 NU ribuan warga NU tampak bersemangat dalam gelaran doa. Meski hujan deras tidak mengurangi kenikmatan dalam berdoa yang mengharap pemilu 17 April 2019 berlangsung damai.

Sumber detik.com